Presiden Joko Widodo kembali menjelaskan kendala yang dialami oleh tim dan jajarannya yang turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Saat dimintai tanggapannya oleh para jurnalis mengenai kejadian luar biasa tersebut, ia mengatakan bahwa medan yang teramat berat menjadi kendala yang paling menyulitkan timnya untuk menjangkau lokasi dimaksud.
"Mengenai kondisi baik di Asmat, Agas, dan Nduga itu kondisi lapangannya memang sangat berat. Yang kedua, itu juga tersebar," ujarnya di GOR Dempo Jakabaring Sport City, Kota Palembang, Senin, 22 Januari 2018.
Meski demikian, pihaknya masih berupaya untuk mencarikan jalan keluar terbaik bagi penyelesaian masalah ini. Solusi jangka panjang amat diperlukan mengingat kejadian ini sebenarnya selalu ada tiap tahunnya.
"Ini setiap tahun kejadiannya selalu ada. Kita tidak usah tutup-tutupi. Yang paling penting menurut saya bagaimana mencarikan jalan keluar agar saudara-saudara kita ini tidak terkena wabah penyakit seperti campak dan gizi buruk," tuturnya.
Salah satu pemikiran yang akan coba ditawarkan kepada pemerintah daerah ialah dengan merelokasi sejumlah penduduk yang ada di tempat terpencil dan tersebar ke kota sekitar yang relatif lebih mudah dijangkau serta dekat unit pelayanan kesehatan.
"Alangkah lebih baik apabila itu direlokasi ke kota. Jadi desa-desa direlokasi ke kota. Tapi ini kan mengubah budaya. Tentang persiapan untuk perumahannya saya kira kabupaten dan provinsi juga punya kemampuan. Pemerintah pusat kalau memang dibutuhkan juga siap membantu," kata Presiden.
Presiden sendiri menggambarkan betapa sulitnya medan yang ditempuh oleh jajaran terkait saat menjangkau lokasi terdampak. Salah satunya, butuh waktu selama 4 hari untuk dapat sampai ke daerah tujuan.
"Contoh dari Wamena menuju ke Nduga itu lewat hutan belantara 4 hari. Di Asmat juga sama, di situ rawa-rawa. Untuk naik _boat_ saja butuh 3 jam. Biayanya tidak kecil, Rp3-4 juta. Itu fakta-fakta yang ada di lapangan," ungkapnya.
Palembang, 22 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
*Presiden:UIII Untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat Internasional*
Presiden Joko Widodo bersama dengan beberapa jajaran terkait siang ini menggelar rapat terbatas untuk membicarakan perkembangan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Rapat terbatas tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 Januari 2018.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada 29 Juni 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 mengenai pendirian universitas itu. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia dan menempatkannya sebagai salah satu unsur penting peradaban dunia.
"Sudah lebih dari setahun saya menandatangani Perpres mengenai Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya ingin mendapatkan laporan mengenai perkembangannya dan kendala yang dihadapi seperti apa," kata Presiden dalam pengantar rapat.
Kepala Negara kemudian menekankan alasan Universitas Islam Internasional Indonesia didirikan meskipun di Indonesia sudah banyak berdiri universitas Islam yang dikelola oleh negara. Menurutnya, UIII tak hanya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan di dalam negeri, namun juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional.
"Universitas Islam Internasional Indonesiaini kita bentuk bukan hanya untuk menjawab kebutuhan domestik, tetapi dibentuk terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional, untuk memperkukuh kepemimpinan Indonesia di internasional terutama umat Islam internasional," ucapnya.
Dalam praktiknya nanti, Universitas Islam Internasional Indonesia tidak hanya terbatas pada aktivitas belajar mengajar semata, tapi juga diarahkan untuk berperan melalui jalur diplomasi dengan menyebarluaskan ajaran dan praktik Islam yang moderat, toleran, demokratis, dan sesuai dengan kemajuan zaman kepada masyarakat internasional.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan saran yang disampaikan oleh sejumlah pemimpin negara Timur Tengah saat berlangsungnya pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta beberapa waktu sebelumnya. Menurut penuturannya, pemuda Islam Indonesia yang belajar di Timur Tengah disarankan untuk mempelajari ilmu ekonomi perdagangan atau perminyakan.
"Tapi sebaliknya, generasi mudaTimur Tengah yang ingin belajar ke Indonesia sebaiknya belajar mengenai Islam. Karena menurut beliau-beliau, Islam yang ada di Indonesia ini dalam praktik kesehariannya adalah Islam yang benar (toleran)," sambungnya.
Untuk itulah Universitas Islam Internasional Indonesia didirikan untuk utamanya berbagi ajaran dan pengalaman Islam moderat dan penuh toleransi yang dijalankan masyarakat Indonesia kepada dunia internasional.
Para pemimpin negara Timur Tengah itu menganggap Islam yang ada di Indonesia adalah Islam yang moderat.
“Islam yang ada di Indonesia ini adalah, dalam praktek keseharian adalah Islam yang betul, yang santun, yang moderat, yang toleran, dan ini merupakan tempat terbaik untuk belajar menurut beliau-beliau,” tutur Presiden.
Jadi Universitas Islam Internasional Indonesia dibentuk untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran dan praktek Islam yang moderat, yang toleran, yang demokratis dan berilmu pengetahuan moderen ke masyarakat internasional dan untuk memperkokoh, menyebarluaskan Islam Indonesia.
“Kalau bahasa NU Islam Nusantara, kalau bahasa Muhammadiyah Islam yang berkemajuan, kira-kira itu,” ujar Presiden.
Jadi mandat dari Universitas Islam Internasional ini berbeda dengan mandat dari UIN. “Mandat dari Universitas Islam Internasional itu mandat diplomasi dengan target untuk masyarakat internasional,” ucap Kepala Negara.
Oleh karena itu main-nya bukan hanya di hulu, bukan hanya memproduksi ilmu pengetahuan tapi juga utamanya diseminasi ajaran Islam Indonesia. Sekali lagi untuk berbagi ajaran dan pengalaman Islam moderat Indonesia ke masyarakat internasional.
Pembangunan infrastrukturmerupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk dapat bersaing dengan negara lain. Apalagi stok infrastruktur di tanah air masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, baik ruas jalan, pelabuhan, bandara dan pembangkit listrik. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni - Simpang Susun Bakauheni (8,9 kilometer) dan segmen Simpang Susun Lematang - Simpang Susun Kotabaru (5,5 kilometer) di Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu 21 Januari 2018.
Oleh karena itulah, Presiden selalu memberi target pada penyelesaian proyek infrastruktur, seperti jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar. “Saya ingin mendorong agar dari Bakauheni sampai Palembangbisa diselesaikan sebelum Asian Games berjalan,” ucap Presiden.
Jalan tol adalah contoh dari infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing suatu produk karena mempercepat proses pengiriman barang. Seandainya tidak ada jalan tol atau infrastruktur yang mendukung, bagaimana sebuah produk bisa diangkut dari satu tempat ke tempat lain.
Mengenai pembangunan jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar yang berjarak 140,9 kilometer dan merupakan jalan tol pertama di Provinsi Lampung, Presiden optimis jalan tol tersebut akan tuntas pada bulan Juni 2018, meski masih ada persoalan seperti pembebasan lahan.
“Tadi saya tanya ke Gubernur apa bisa selesai masalah pembebasan lahan, ‘Insya Allah bisa’ jawab Gubernur. Janji itu saya tulis. Nanti kalau enggak selesai pembebasan lahan, saya cek tanggungjawabnya ada di siapa, jelas,” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN yang telah bersinergi membangun jalan tol.
“Meskipun banyak sekali yang menyampaikan, hitung-hitungannya masih sangat kecil keuntungannya, IRR-nya masih kecil. Tapi saya sampaikan ini adalah kebutuhan yang tidak bisa kita tunda, kalau kita ingin menang dalam kompetisi, menang dalam persaingan dengan negara lain,” ucap Presiden.
Presiden juga mengingatkan bahwa pekerjaaan pembangunan jalan tol ini belum selesai dan masih banyak bagian yang perlu disambungkan, dan harus terus dibangun.
“Saya ingin semua menteri terus memantau perkembangan setiap harinya, sehingga kualitas yang ada betul-betul kualitas yang baik. Dan nanti bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar merupakan salah satu dari proyek strategis nasional yang dimulai tiga tahun yang lalu dan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra yang dibangun dengan biaya sebesar Rp16,8 Triliun. “Satu demi satu kita selesaikan, tapi sebagian besar masih dalam proses kontruksi. Oleh sebab itu, ruas ini selesai langsung saya resmikan untuk memacu agar ruas yang lain juga segera dirampungkan,” tutur Presiden kepada wartawan.
Setelah peresmian, Presiden menjajal jalan tol tersebut dengan menggunakan sebuah truk berwarna putih.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.
Lampung Selatan, 21 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
*Presiden Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Lampung Selatan*
Setelah meresmikan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni - Simpang Susun Bakauheni dan segmen Simpang Susun Lematang - Simpang Susun Kotabaru, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada hari Minggu, 21 Januari 2018.
Sebanyak 150 petani pekerja terlibat dalam Program Padat Karya Tunai yang akan membangun dan meningkatkan saluran irigasi tersier atau pemeliharaan saluran irigasi sekunder sepanjang 150 meter per lokasi.
“Yang dikerjakan adalah membangun irigasi dan juga seperti di tempat lain, pembayaran pekerjanya langsung dilakukan mingguan. Pembantu tukang Rp80 ribu per hari dan tukangnya Rp100 ribu per hari,” kata Presiden.
Dengan ada program ini, Presiden mengharapkan adanya peningkatan daya beli masyarakat di desa tersebut.
“Jadi kita harapkan dengan padat karya tunai ini, peredaran uang di desa meningkat dan konsumsi dan daya beli juga meningkat. Di seluruh Lampung ada 151 titik dimulai seperti ini,” ujarnya.
Sebelumnya saat berkunjung ke Provinsi Jawa Barat, Presiden juga melihat pelaksanaan Padat Karya Tunai. Di provinsi tersebut terdapat 721 Program Padat Karya Tunai. Presiden menggarisbawahi yang terpenting adalah membuka lapangan pekerjaan. “Tapi yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan. Jadi satu desa paling tidak 100-200 orang yang dibayar _cash_ sehingga konsumsi masyarakat meningkat lebih baik. Arahnya ke sana,” ucap Presiden.
Dalam sidang kabinet paripurna pada 6 Desember 2017 lalu, Kepala Negara telah menginstruksikan jajarannya untuk segera memulai pelaksanaan program padat karya di sejumlah daerah di Tanah Air.
Mulai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Saya minta Januari (2018) sudah bisa kita lihat di lapangan, sudah dimulai. Kita harapkan dengan (program) ini akan ada peningkatan daya beli masyarakat di desa," ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.
Lampung Selatan, 21 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
*Presiden Serahkan 3.500 Sertifikat Untuk Warga Lampung*
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.500 sertifikat kepada warga Provinsi Lampung di Gedung Olah Raga (GOR) Way Handak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu, 21 Januari 2018.
Presiden menjelaskan bahwa saat dirinya berkunjung ke daerah seringkali mendengar adanya sengketa lahan yang terjadi akibat masih banyak warga pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat.
Saat ini, lanjut Presiden, dari 126 juta bidang tanah baru 46 juta sertifikat sehingga masih ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.
Sebelum diberikan target, dalam satu tahun BPN hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat. “Artinya 80 juta sertifikat yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Tahun-tahun lalu hanya 500 ribu di seluruh Tanah Air. Artinya nunggu 160 tahun,” kata Presiden.
Oleh karenanya untuk mempercepat proses sertifikasi lahan tersebut, Presiden memberikan target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam penerbitan sertifikat setiap tahunnya.
“Tahun 2017, 5 juta sertifikat di seluruh tanah air. Tahun ini 7 juta kepada semua. Tahun depan 9 juta harus keluar dari kantor BPN,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan kepada para pemegang sertifikat untuk berpikir matang sebelum mengagunkan sertifikat miliknya guna mendapatkan tambahan modal usaha. Dirinya tidak melarang sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan selama dana yang didapatkan digunakan untuk hal-hal yang meningkatkan produktivitas.
“Saya pesan kalau sertifikat ini mau dipakai jaminan bank, tolong dihitung, dikalkulasi _bener ndak,_ nanti bisa cicil setiap bulan? Kalau enggak, jangan. Hilang nanti sertifikat ini,” ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.
Lampung Selatan, 21 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
*Presiden Harap Itera Lahirkan Generasi yang Siap Menyongsong Revolusi Industri 4.0*
Institusi pendidikan tinggi seperti Institut Teknologi Sumatera (Itera) diharapkan bisa menjadi wahana bagi para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya era revolusi industri 4.0 yang berbasis digital. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan kampus Institut Tekonologi Sumatera (Itera) di Lampung Selatan, Minggu, 21 Januari 2018.
“Saya ingin agar mahasiswa-mahasiswa di sini nantinya bisa ikut mengejar, terutama menyongsong revolusi industri 4.0 yang sekarang ini semuanya membutuhkan _engineer-engineer,_ membutuhkan _coder,_ yang saya lihat di sini fakultasnya sudah menuju ke arah itu,” kata Presiden kepada jurnalis usai peninjauan.
Menurut Presiden, tantangan ke depan bagi para mahasiswa adalah bagaimana penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan juga bio teknologi dapat diterapkan ke dalam kehidupan di sekitar kita . “Saya kira ini akan dikejar, salah satunya dengan percepatan pembangunan di kampus Institut Teknologi Sumatera ini,” ucapnya.
Di kampus yang luasnya mencapai 275 hektar itu, beberapa infrastruktur antara lain gedung fakultas dan jalan akses masuk telah dibangun melalui bantuan dana pemerintah pusat pada tahun lalu.
“Beberapa gedung tahun yang lalu sudah kita bantu dari pemerintah pusat senilai Rp. 50-an miliar, kemudian jalan di depan juga kita bantu untuk akses baik dosen, mahasiswa, masyarakat agar gampang menuju ke Itera,” ujar Presiden.
Selain itu, saat ini telah tersedia tiga gedung asrama mahasiswa yang nantinya akan ditambah lagi menjadi total lima gedung asrama. Adapun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun lalu juga telah membangun tujuh embung guna menjaga kondisi air tanah.
“Tahun ini kita tambah lagi dua asrama. Sehingga dua asrama, tiga gedung dari Dikti dan satu dari BUMN agar ada percepatan pembangunan Itera ini,” tutur Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.
Lampung Selatan, 21 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
*Presiden Ingin Petani Jual Hasil Panen Dalam Bentuk Beras*
Keuntungan terbesar dari menanam padi sawah terjadi saat pasca panen bukan pada saat panen. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara pada Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi, KTM Kabupaten Mesuji, Minggu 21 Januari 2018.
Selama ini, lanjut Presiden, petani mengurus sawah dengan mengairi, memupuk dan panen, setelah itu menjualnya dalam bentuk gabah.
“Padahal keuntungan besar itu pada saat jadi beras. Jadi saya sampaikan agar jualnya dalam bentuk beras. Syukur sudah dikemas. Ini di penggilingan padi modern ini bisa dilakukan,” ucap Presiden.
Di lokasi tersebut terdapat pabrik penggilingan padi. Presiden ingin melihat produktivitas dari penggilingan padi tersebut.
“Saya mau lihat dulu apa kapasitas di sini cukup atau enggak. Kalau enggak bisa ditambah. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau tidak sudah tinggalkan. Kalau bermanfaat akan dibesarkan lagi sehingga kapasitasnya memenuhi yang ada di masyarakat,” ucap Presiden.
Presiden kemudian memanggil seorang petani, Jumadi, untuk mengecek langsung harga gabah dan beras.
Jumadi yang juga menjadi Pengurus Tani Srimukti Desa Wonosari, Mesuji mengelola sawah seluas dua hektare dan setiap hektarenya bisa menghasilkan 7 ton gabah. “Setelah panen 14 ton _diapain?_” tanya Presiden.
Jumadi menjelaskan dirinya menyimpan sebanyak 1 ton gabah dan sisanya sebanyak 13 ton gabah dijual. “13 ton dijual _pas_ panen atau sudah jadi beras?” tanya Presiden. “Saat panen,” jawab Jumadi.
Harga gabah sebesar Rp3.500 setiap kilogram, sedangkan beras berada di kisaran Rp10.000 - Rp11.000 setiap kilogram.
“Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama sehingga sekali lagi produk pertanian kita tidak ketinggalan zaman. Ada pengerjaan setelah panen, pengeringan, digilang, dikemas baik apalagi diberi nama baik juga dikemas dalam kelompok besar petani, diberi merek. Itu akan memberi nilai tambah dengan menaikkan harga,” kata Presiden.
Selain itu para petani harus mulai memikirkan untuk menjual hasil sawahnya tidak hanya di sekitar Mesuji. “Kalau dikemas yang baik orientasinya bisa dijual ke provinsi lain, bisa ke Lampung, bisa ke luar pulau atau kalau berasnya organik sekarang ini permintaan ekspor juga banyak sekali,” ujar Presiden.
Penjualan dapat dilakukan secara online melalui e-commerce dan media sosial. “Mulai harus seperti itu. Jadi pembelinya tidak sekitar itu kalau mulai online semua orang seluruh Indonesia, dunia, bisa membeli,” kata Presiden.
Presiden juga mengingatkan pentingnya petani melakukan konsolidasi dalam kelompok besar sehingga memiliki skala produksi yang besar. “Jangan bergerak sendiri akan sulit. Kalau bisa berproduksi dalam skala besar nanti petani bisa bersaing,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.
Mesuji, 21 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
*Presiden Tegaskan Infrastruktur Salah Satu Alat Pemersatu Bangsa*
Presiden Joko Widodo mengajak generasi muda Indonesia, khususnya para anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menjadi generasi pemberani yang selalu menjaga dan mengamalkan ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Pembukaan Kongres ke-30 dan Majelis Permusyawaratan Anggota ke-29 PMKRI, yang digelar Senin, 22 Januari 2018, di Jakabaring City Sport, Palembang, Sumatra Selatan.
"Saya mengajak adik-adikku seluruh anggota PMKRI untuk terus menjadi mahasiswa-mahasiswa yang penuh dengan kasih, yang berani menjadi ujung tombak persatuan Indonesia, yang berani mengawal pembangunan nasional, yang berani menjadi pelopor Indonesia bersih korupsi," ucap Presiden.
Dalam kongres yang mengambil tema 'Membumikan Pancasila Menuju Indonesia Berdaulat' tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan pemerintah secara merata di seluruh Tanah Air. Presiden meyakini bahwa infrastruktur dapat menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, dan bahasa.
"Itulah kenapa kita bangun Trans Papua. Itulah kenapa kita bangun Trans Kalimantan. Karena kita ingin saudara kita yang berada di Papua, yang berada di Kalimantan juga menikmati bagusnya infrastruktur," ungkapnya.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh pelosok Tanah Air sebagai wujud keadilan pemerintah terhadap rakyat Indonesia.
"Saya minta harga BBM di Jawa, Sumatra, sampai Papua ini sudah delapan bulan ini harga BBM di Papua, di pegunungan tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa," ujar Presiden.
Kawasan perbatasan juga tak luput dari perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dulunya tak tersentuh tangan pemerintah, kini telah berubah menjadi salah satu ikon kebanggaan rakyat Indonesia.
"Silakan dilihat di perbatasan kita ini seperti apa? Kebanggaan sebagai bangsa besar itu harus. Buat saya sangat penting sekali bahwa masyarakat, bahwa kita semuanya harus bangga sebagai warga negara Indonesia," tutur Presiden.
Tak lupa, Presiden juga mengingatkan kontestasi politik yang akan berlangsung di Indonesia dalam waktu dekat. Presiden berpesan agar para kandidat, masyarakat, dan mahasiswa mampu mencerminkan karakter-karakter keindonesiaan yang penuh santun selama proses demokrasi berlangsung.
"Marilah kita jalankan proses demokrasi ini dengan damai, rukun. Jangan sampai karena pilihan politik antar tetangga menjadi pecah, menjadi tidak saling menyapa, antar kampung menjadi tidak rukun, menjadi tidak saling menyapa," ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, serta Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Angelius Wakekako.
Palembang, 22 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
*Presiden Minta Jajarannya Kerja Sesuai Target dan Terukur*
Presiden Joko Widodo telah menetapkan target bahwa pada tahun 2025 mendatang, tugas besar pemerintah terkait dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat harus dapat diselesaikan seluruhnya. Saat ini, pemerintah berupaya mewujudkan hal tersebut dengan target tinggi penerbitan sertifikat di tiap tahunnya.
Berdasarkan data yang didapatkan Kepala Negara, di Indonesia seharusnya sudah ada 126 juta sertifikat yang telah dipegang masyarakat. Namun, hingga tahun 2015 kemarin, baru 46 juta sertifikat yang dimiliki masyarakat.
"Artinya ada 80 juta sertifikat yang menjadi pekerjaan besar pemerintah untuk segera memberikan kepada masyarakat," kata Presiden dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Palembang Sport Convention Centre, Kota Palembang, Senin, 22 Januari 2018.
Penerbitan sertifikat ini biasanya hanya dilakukan untuk 500 ribu sertifikat saja tiap tahunnya. Hal itu berarti untuk memenuhi penerbitan 80 juta sertifikat yang tersisa, diperlukan waktu selama 160 tahun bila tidak segera melakukan perubahan pola kerja.
"Saya tidak mau (selama itu). Tahun kemarin, saya sudah perintahkan kepada menteri, Pak Menteri BPN, saya beri target 5 juta. Saya _gak_ mau tahu yang penting 5 juta harus selesai, alhamdulillah selesai," tuturnya.
Target tersebut akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Untuk tahun ini saja, Presiden telah menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat harus diterbitkan. Presiden juga berharap agar sisa 80 juta sertifikat yang belum diberikan dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2025 mendatang.
"Target yang saya berikan kepada menteri nanti 2025 ini harus rampung semua. Ini urusannya menteri dan kantor BPN kita. Saya janjian sama Pak Menteri, kalau targetnya tidak ketemu, hati-hati, bisa tidak jadi menteri lagi," ujarnya.
Ia pun menyatakan bahwa kerja yang dilakukan oleh jajarannya harus disertai dengan target yang jelas dan terukur. Sebab, bila menterinya diberikan target, maka jajaran yang ada di bawahnya pun akan bekerja dengan berdasarkan target tersebut.
"Kalau Kantor BPN tidak memenuhi target, Kanwilnya juga ganti. Begitu saja. Setuju tidak? Rakyat pasti setuju kalau pakai cara-cara itu. Jadi PR kita ini masih besar sekali," ucapnya.
*Sertifikat untuk Tempat Ibadah*
Dalam acara kali ini, Presiden menyerahkan langsung 5.534 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Sumatra Selatan. Masyarakat yang hadir datang dari berbagai daerah di sana yang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Prabumulih, dan lain-lainnya.
Bagi Presiden Joko Widodo sendiri, penyerahan sertifikat kali ini terasa spesial. Sebab, bersamaan dengan sertifikat milik masyarakat, ia turut menyerahkan sertifikat untuk sejumlah tempat ibadah.
"Pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali karena juga diserahkan sertifikat untuk masjid dan musala sebanyak 490 sertifikat," ungkapnya.
Mantan Wali Kota Solo ini berujar, penyerahan sertifikat bagi tempat-tempat ibadah ini akan terus dilakukan di semua provinsi karena masih banyak tempat ibadah yang lahannya belum bersertifikat.
"Baik masjid, musala, gereja yang pada pagi hari ini ada 10 (sertifikat), vihara, dan kelenteng juga," ucapnya.
Adapun kepada para penerima sertifikat dalam acara tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar sertifikat yang telah didapatkan itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Bila ingin menggunakannya sebagai agunan di bank, ia meminta agar pemilik sertifikat untuk melakukan perhitungan terlebih dahulu mengenai kesanggupan membayar angsuran pinjaman.
"Kalau sudah dapat pinjaman dari bank, jangan sekali-kali uang pinjaman dari bank itu dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan kita. Gunakan semuanya untuk modal kerja dan modal investasi," sambungnya.
Palembang, 22 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
*Di Palembang, Presiden Jokowi Bagikan 1.700 KIP dan 994 PKH*
Program nasional andalan pemerintah untuk menjamin dan memastikan para pelajar mendapatkan bantuan dana pendidikan terus dilanjutkan. Dimulai sejak tahun 2014, penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) semakin diperluas.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Palembang, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung kepada 1.700 penerima KIP. Penyerahan dilangsungkan di SMA Negeri 1 Palembang, Sumatra Selatan.
"Kartu Indonesia pintar ini yang SD mendapatkan dana Rp450 ribu, yang SMP Rp750 ribu, yang SMA/SMK Rp1 juta," Presiden menerangkan kepada para pelajar yang hadir.
Kepala Negara mengingatkan agar bantuan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Yakni untuk segala hal yang berkaitan dengan pendidikan dan sekolah.
"Beli pulsa boleh? Tidak boleh. Kalau ada yang ketahuan dananya untuk beli pulsa kartunya dicabut. Semua harus dibelikan untuk yang berkaitan dengan sekolah atau pendidikan," kata mantan Wali Kota Solo ini.
Sementara itu, bersamaan dengan penyerahan KIP, Presiden juga menyerahkan bantuan bagi 994 keluarga prasejahtera melalui kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan bantuan tersebut, tiap keluarga diberikan bantuan sebesar Rp1,89 juta tiap tahunnya.
"Pertanyaannya dipakai untuk apa? Dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, pendidikan, dan gizi anak. Diminta suami untuk beli rokok boleh tidak? Tetap tidak boleh," ia mengingatkan.
Presiden berharap dengan bantuan tersebut dapat membantu keluarga dan anak-anak Indonesia untuk mencerdaskan diri agar kelak dapat bersaing dengan sumber daya dari negara lainnya.
"Semoga Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan betul-betul bermanfaat bagi kita semua untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak kita sehingga nanti sumber daya kita betul-betul dapat berkompetisi dengan negara lain," ucapnya mengakhiri.
Palembang, 22 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
*Kunjungan Kerja ke Sumatra Selatan, Presiden Hadiri Kongres PMKRI dan Bagikan KIP & PKH*
Hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Selatan, Senin, 22 Januari 2018, Presiden Joko Widodo akan menghadiri Peresmian Pembukaan Kongres XXX dan MPA XXIX Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Acara tersebut rencananya akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Dempo Jakabaring Sport City, Kota Palembang.
Namun sebelumnya, Kepala Negara akan terlebih dahulu membagikan bantuan sosial berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya.
Presiden juga akan meninjau pelaksanaan program padat karya tunai yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Rencananya, Presiden beserta rombogan akan bertolak kembali ke Jakarta pada petang hari, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang.
Palembang, 22 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
*Terima Menhan AS, Presiden Jokowi Dorong Kemitraan Strategis Indonesia–AS*
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis di Istana Merdeka, Selasa siang, 23 Januari 2018. Dalam sambutan pengantarnya, Ia berharap kunjungan tersebut dapat menjadi momentum untuk mewujudkan kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat.
“Saya harap kunjungan Yang Mulia menjadi momentum penting untuk mewujudkan _Strategic Partnership_ Indonesia-Amerika Serikat demi mengatasi berbagai permasalahan regional dan global,” kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya kerja sama antar kedua negara di bidang produksi alat pertahanan.
“Amerika Serikat merupakan mitra penting teknologi pertahanan Indonesia. Kemitraan ini harus dibarengi kerja sama alih teknologi dan jika memungkinkan produksi bersama atau _joint production_,” ungkap Presiden.
Presiden juga mengharapkan kerja sama antara Indonesia-AS dalam mengembangkan arsitektur di kawasan Indo-Pasifik yang bertujuan mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.
“Arsitektur ini hendaknya dibangun berdasar rasa saling percaya, keinginan untuk bekerja sama, terbuka, dan inklusif,” jelas Presiden.
Sementara itu, Menhan Mattis menyambut baik upaya Indonesia untuk meningkatkan kerja sama kedua negara. “Kami juga mendukung penuh peranan Indonesia di kawasan,” ujar Mattis.
*Isu Palestina*
Dalam pertemuan selama hampir 30 menit itu, Presiden Jokowi juga mengangkat isu Palestina yang terus menjadi perhatian masyarakat Indonesia.
“Indonesia tetap mengharapkan agar solusi dua negara tetap menjadi solusi prioritas. Status quo Yerusalem harus dipertahankan dan diputuskan dalam solusi permanen yang disepakati ke dua belah pihak,” kata Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir.
Jakarta, 23 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
image-url-apps
image-url-apps
*Presiden Perintahkan Jajarannya Kaji Faktor Penyebab Campak dan Gizi Buruk di Papua*
Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge ke Istana Kepresidenan Bogor untuk memutuskan solusi terhadap kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Selasa malam, 23 Januari 2018.
“Harus ditangani dengan langkah preventif. Tapi apapun harus ada sebuah solusi jangka pendek sampai jangka menengah dan panjang,” ucap Presiden.
Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah memahami betul kondisi medan berat yang dihadapi di Papua. “Saya sudah tahu seperti apa medannya, sangat berat, medan di sana berat,” katanya.
Pada 16 Januari lalu, pemerintah telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan bersama TNI dan Polri untuk terjun ke lapangan. “Tapi itu kan (solusi) jangka pendek,” ucap Presiden.
Maksud Presiden memanggil ketiga pejabat tersebut untuk bersama-sama memutuskan solusi jangka panjang atas KLB yang terus terjadi berulang tersebut. Untuk memastikan solusi jangka panjang dapat diimplementasikan, Presiden memerlukan masukan dari kepala daerah karena merekalah yang paling mengetahui kondisi, budaya dan kekhususan lainnya yang ada di daerah tersebut.
“Akan kita segera putuskan apakah mungkin perlu relokasi terbatas atau memerlukan infrastrukstur khusus,” kata Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Setelah pertemuan, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan kepada para jurnalis bahwa Presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian awal agar mengetahui faktor-faktor penyebab yang menyebabkan timbulnya masalah ini. Untuk itu Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan berangkat ke Papua pada Rabu, 24 Januari 2018.
“Arahan Bapak Presiden perlu dilakukan pendekatan terpadu dan menyeluruh, tidak bisa sendiri-sendiri,” ucap Idrus.
Presiden juga menginstruksikan agar dicermati kabupaten lainnya meski KLB ini hanya terjadi di Kabupaten Asmat. “Masalah ini hanya terjadi di Asmat saja dan daerah-daerah lain agar bisa mengantisipasi semuanya,” tutur Idrus.
Adapun Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa dirinya telah meminta para kepala dinas kesehatan di Papua untuk melakukan pengobatan.
“Kita kerja sama dengan TNI, Polisi, Kementerian Sosial, kita bekerja secara terpadu. Kami membuat program 10 hari pertama ini sudah, 10 hari dilakukan beberapa kegiatan sampai 3 kali, sampai 1 bulan,” ucap Nila.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu senada mengatakan bahwa solusi relokasi yang mungkin dilakukan adalah relokasi setempat mengingat tradisi adat istiadat dan hak ulayat masyarakat setempat.
“Relokasi paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan, tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa,” ungkap Gubernur Papua.
Menurut Bupati Asmat, dalam pertemuan itu Presiden juga sudah memberikan penegasan bahwa target yang ingin dicapai bukan hanya sekedar menyelesaikan kasus wabah penyakit tapi juga dalam hal ketahanan pangan, pelayanan dasar, pembinaan infrastruktur dasar maupun perubahan kebiasaan masyarakat.
“Jadi fokus pemerintah ke depan mungkin itu yang kita sampaikan dan ini sampai hari ini komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah sudah kita kerja berbarengan dan harus diselesaikan,” ujarnya.
Jakarta, 24 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
Tambahan link
:
Menerima Gubernur Papua, Penanganan Wabah Penyakit, Istana Kepresidenan Bogor, 23 Januari 2018. http://video.istanapresiden.go.id/index.php/s/w7qieuk5iEeiQw0
:
Menerima Gubernur Papua, Penanganan Wabah Penyakit, Istana Kepresidenan Bogor, 23 Januari 2018. http://video.istanapresiden.go.id/index.php/s/w7qieuk5iEeiQw0
Menyaksikan Pergelaran Teater Kebangsaan "Satyam Eva Jayate", TIM 23 Januari 2018. http://video.istanapresiden.go.id/index.php/s/5PY1erlJvg7V8hQ
Peresmian Renovasi Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, 23 Januari 2018. http://video.istanapresiden.go.id/index.php/s/U43eSSkUOew7qHd
*Presiden Awali Kunjungan ke Lima Negara dari Sri Lanka*
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo hari ini, Rabu, 24 Januari 2018, bertolak menuju Sri Lanka. Kunjungan ini mengawali kunjungan Presiden ke lima negara di kawasan Asia Selatan.
Sekira pukul 09.25 WIB, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.
Kunjungan ke Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan merupakan kunjungan bilateral untuk memperkuat kerjasama ekonomi.
Di India, Presiden akan menghadiri KTT ASEAN-India sekaligus memperingati 25 tahun kemitraan ASEAN-India.
Dalam KTT ini, ASEAN dan India akan membahas isu kerjasama maritim, ekonomi, serta membahas situasi kawasan dan situasi internasional.
Setelahnya, Presiden beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.
Presiden berharap kunjungannya ini akan memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia serta negara-negara yang dikunjungi. Presiden beserta rombongan akan kembali ke Tanah Air pada Selasa dini hari, 30 Januari 2018.
Tampak melepas keberangkatan Presiden dan Ibu Iriana, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sri Lanka adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/KPN Andri Hadi, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.
Adapun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah terlebih dahulu berada di Colombo, Sri Lanka untuk mempersiapkan kedatangan Presiden.
